Foto Quds Press
Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh tiga organisasi hak asasi manusia: Gerakan Pemuda Palestina, Pekerja untuk Palestina Merdeka, dan Progressive International, mengungkap rincian ekspor senjata Inggris ke wilayah penjajah Israel, disertai dengan dokumen resmi dari otoritas pajak Israel.
Mengutip kantor berita Quds Press pada 7 Mei 2025 jam 10:15, laporan yang diterbitkan Rabu pagi itu menyoroti pasokan pengiriman militer skala besar yang terus berlanjut sejak awal perang di Gaza pada Oktober 2023 hingga Maret 2025.
Laporan ini muncul meskipun pemerintah Inggris mengumumkan “penangguhan sebagian lisensi ekspor senjata ke Israel pada September 2024, setelah lebih dari 8.630 pengiriman amunisi telah dikirim sejak saat itu.”
Laporan tersebut menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy “menyesatkan Parlemen dan publik” tentang sifat ekspor militer ke wilayah penjajah, mengutip pernyataannya di hadapan DPR di mana ia mengatakan, “Sebagian besar dari apa yang kami kirim ke Israel bersifat defensif, seperti helm atau kacamata, bukan apa yang biasanya kami sebut senjata.”
Meskipun Menteri Luar Negeri dan koleganya, Menteri Perdagangan Jonathan Reynolds, mengumumkan pada September lalu bahwa mereka menghentikan ekspor komponen F-35, laporan tersebut menunjukkan bahwa pengiriman komponen tersebut terus berdatangan langsung dari Inggris ke Israel hingga Maret lalu, yang bertentangan dengan pernyataan resmi dan menempatkan pemerintah pada “risiko yang jelas.”
Pasukan penjajah Israel, dengan dukungan Amerika dan Inggris, telah melanjutkan agresi mereka di Jalur Gaza melalui darat, laut, dan udara sejak 7 Oktober 2023, yang mengakibatkan syahid dan cedera lebih dari 171.000 warga Palestina, menurut jumlah data korban sementara, dengan ribuan korban masih tertimbun reruntuhan (QudsPress/Kho).
