Pengadilan AS Jatuhkan Denda $167 Juta kepada NSO Perusahaan Mata-mata 1sr*el atas Penyalahgunaan Pegasus

Juri federal di California telah memerintahkan perusahaan pengawasan Israel NSO Group untuk membayar Meta $167 juta sebagai ganti rugi, menandai pertama kalinya pengadilan mengenakan tanggung jawab finansial kepada vendor mata-mata atau spyware atas penyalahgunaan yang terkait dengan perangkat lunaknya.

Putusan tersebut mengirimkan sinyal kuat bahwa perusahaan swasta yang mendapat keuntungan dari teknologi pengawasan invasif tidak akan dilindungi oleh hubungan mereka dengan klien pemerintah. Setelah satu hari musyawarah, juri menemukan bahwa NSO telah bertindak dengan “kebencian, penindasan, atau penipuan” dalam menyebarkan perangkat mata-mata Pegasus terhadap 1.400 pengguna WhatsApp.

Pegasus, yang memberikan akses hampir total ke perangkat target, termasuk mikrofon, kamera, dan pesan terenkripsi, digunakan bukan untuk melawan penjahat, tetapi untuk melawan jurnalis, pembela hak asasi manusia, dan pelawan politik. Meta, yang memiliki WhatsApp, menggambarkan peretasan tersebut sebagai “keji” dan pelanggaran hak privasi yang jelas.

NSO telah lama mengklaim bahwa perangkat lunak mata-matanya hanya dijual kepada klien negara yang telah diperiksa untuk tujuan keamanan nasional. Namun, penyelidikan telah menunjukkan bahwa Pegasus digunakan untuk memfasilitasi penindasan transnasional oleh rezim otoriter.

Pemerintahan AS sebelumnya memasukkan NSO ke dalam daftar hitam atas perannya dalam pelanggaran tersebut, menjadikannya perusahaan pertama yang ditambahkan ke daftar entitas AS karena memungkinkan pengawasan negara. Keputusan juri diharapkan akan menambah tekanan pada Washington untuk lebih mengatur sektor perangkat lunak mata-mata komersial.

Meskipun denda finansial mungkin terbukti sulit untuk ditagih, putusan itu sendiri menjadi preseden: perusahaan perangkat lunak mata-mata dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung di pengadilan AS, terlepas dari status pelanggan mereka.

Dengan demikian, kasus tersebut membingkai ulang privasi digital tidak hanya sebagai harapan pengguna, tetapi sebagai hak sipil dan menandakan bahwa impunitas yang telah lama dinikmati oleh pelaku pengawasan swasta akan segera berakhir (MEMO/Kho).