Uskup Norwegia Serukan Sanksi Bagi Negara Yahud1

Uskup Gereja Norwegia menyerukan diakhirinya kekerasan di Gaza dan diakhirinya pelanggaran kemanusiaan terhadap warga Palestina. Mereka menyatakan keprihatinan mendalam atas kehancuran, pengungsian massal, dan memburuknya kondisi kehidupan akibat agresi negara Yahud1.

Mengutip Ahmed Hafez dan Diana Jarrar yang melaporkan untuk Al Jazeera pada 18 Mei 2025 jam 18:42 (waktu Mekah), bahwa dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Konferensi Uskup Norwegia dalam beberapa hari terakhir mengkritik pelemahan hukum internasional dan memperingatkan tentang genosida di Gaza, mengingat apa yang terjadi merupakan keruntuhan moralitas  di samping keruntuhan kemanusiaan.

Pernyataan tersebut menyerukan gencatan senjata segera, pembebasan tahanan, bantuan untuk Gaza, dan diakhirinya kekerasan di Tepi Barat. Mereka juga meminta pemerintah Norwegia dan masyarakat internasional untuk memberikan tekanan politik dan ekonomi terhadap negara Yahud1, termasuk memberikan sanksi, untuk menghentikan apa yang mereka lihat sebagai kebijakan pembersihan etnis terhadap warga Palestina.

Suara Gereja

Dalam pernyataan kepada Al Jazeera Net, Presiden Konferensi Waligereja Norwegia, Olav Viks, menekankan bahwa pentingnya pernyataan yang dikeluarkan oleh para uskup Norwegia berasal dari seruannya untuk menangani tragedi Gaza dari perspektif moral. Ia menunjukkan bahwa tanggapan positif terhadap pernyataan tersebut di antara gereja-gereja dan rakyat Palestina merupakan bukti perlunya peningkatan dukungan moral bagi rakyat Palestina.

Olaf Viks: Pemberian sanksi terhadap negara Yahud1 bergantung pada keputusan pemimpin politik (Reuters)

Viks menjelaskan bahwa gereja-gereja Barat, khususnya di Skandinavia, telah mulai mengeluarkan pernyataan solidaritas serupa dengan Gaza, dan menyatakan harapannya bahwa suara ini akan meluas hingga mencakup gereja-gereja di Eropa dan Amerika Utara. Ia menekankan perlunya meningkatkan sikap moral bersama ini pada saat kritis ketika dunia menyaksikan kebisuan yang mematikan.

Presiden Konferensi Waligereja Norwegia menekankan bahwa gereja-gereja Barat dan lembaga-lembaga keagamaan juga memiliki pengaruh moral terhadap para pembuat kebijakan. Para pembuat keputusan di negara-negara demokratis sering kali beralih ke posisi Gereja, terutama ketika menyangkut isu-isu yang menyentuh nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Terkait kemungkinan penerapan sanksi Eropa terhadap negara Yahud1, Fakes menjelaskan bahwa masalah ini bergantung pada kemauan para pemimpin politik. Namun, ada indikasi bahwa diskusi tentang masalah ini sedang berlangsung di forum internasional.

Boikot Israel

Sementara itu, Rifaat Kassis, Sekretaris Jenderal Inisiatif Kristen Palestina, mengatakan bahwa seruan Gereja Norwegia untuk diberlakukan sanksi bukanlah inisiatif yang mengejutkan, melainkan puncak dari tuntutan Palestina yang sedang berlangsung, serta dari Gerakan Kairos dan lembaga-lembaga Kristen Palestina.

Kassis, dalam pernyataannya kepada Al Jazeera Net, mengindikasikan bahwa seruan gereja ini bertujuan untuk mendorong negara Yahud1l agar mematuhi hukum internasional. Ia menekankan bahwa boikot ekonomi dan divestasi adalah cara yang damai dan efektif, menekankan bahwa tanpa tekanan tersebut, pelanggaran negara Yahud1 terhadap Palestina tidak akan berhenti.

Kassis (yang juga Sekretaris Jenderal Gerakan Kairos Palestina dan Koalisi Internasionalnya) menambahkan bahwa gereja memiliki kekuatan moral dan etika yang signifikan, meskipun mereka tidak memiliki kekuatan untuk secara langsung mempengaruhi politik. Karena sikap berprinsip yang terakumulasi membuat perbedaan dari waktu ke waktu.

Sekretaris Jenderal Inisiatif Kristen Palestina menghimbau gereja-gereja untuk meyakini kemampuan mereka dalam melakukan perubahan nyata, dan untuk berdiri bersama mereka yang tertindas serta menyuarakan keadilan dalam menghadapi penjajahan dan pelanggaran yang sedang berlangsung (Aljazeera/Kho)