“KTT Inggris-Uni Eropa”, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, diadakan di London, ibu kota Inggris, pada tanggal 19 Mei 2025. [Raşid Necati Aslım – Anadolu Agency], foto diambil dari situs MEMO
Inggris hari Selasa (20/5/2025) menghentikan sementara pembicaraan perdagangan bebas dengan negara Yahud1, memanggil duta besarnya, dan mengumumkan sanksi lebih lanjut terhadap pemukim ilegal di Tepi Barat yang dijajah setelah Perdana Menteri Keir Starmer mengatakan ia merasa ngeri dengan eskalasi militer di Gaza, Reuters melaporkan.
Mengutip Middle East Monitor pada 20 Mei 2025 pukul 16.35, tentara penjajah negara Yahud1 mengumumkan dimulainya operasi baru pekan lalu dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan negara Yahud1 akan menguasai seluruh Jalur Gaza yang terkepung.
negara Yahud1 telah memblokir masuknya pasokan medis, makanan, dan bahan bakar ke Gaza sejak awal Maret dan para ahli internasional telah memperingatkan akan datangnya kelaparan.
Menteri Luar Negeri David Lammy mengatakan serangan itu bukan cara untuk membawa pulang tawanan yang tersisa, menyerukan negara Yahud1 untuk mengakhiri blokade bantuan dan mengutuk apa yang disebutnya “ekstremisme” di beberapa bagian pemerintahan negara Yahud1.
“Kita tidak bisa tinggal diam menghadapi kemerosotan baru ini. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasari hubungan bilateral kita,” kata Lammy.
“Terus terang, ini merupakan penghinaan terhadap nilai-nilai rakyat Inggris. Oleh karena itu, hari ini, saya mengumumkan bahwa kami telah menangguhkan negosiasi dengan pemerintah negara Yahud1 mengenai perjanjian perdagangan bebas baru.”
Inggris, dalam pernyataan bersama dengan Prancis dan Kanada kemarin mengutuk perluasan operasi militer negara Yahud1 di Gaza dan menyerukan agar pembatasan bantuan dicabut.
Ketiga negara itu mengatakan mereka akan mengambil “tindakan konkret lebih lanjut” jika serangan baru negara Yahud1 tidak berhenti.
“Saya ingin mencatat hari ini bahwa kami merasa ngeri dengan eskalasi oleh negara Yahud1,” kata Starmer kepada parlemen hari ini.
“Kami mengulangi tuntutan kami untuk gencatan senjata sebagai satu-satunya cara untuk membebaskan para sandera, kami mengulangi penentangan kami terhadap permukiman di Tepi Barat, dan kami mengulangi tuntutan kami untuk meningkatkan bantuan kemanusiaan secara besar-besaran ke Gaza.”
Inggris juga memberikan sanksi kepada sejumlah individu dan kelompok di Tepi Barat yang dijajah yang dikatakan telah dikaitkan dengan tindakan kekerasan terhadap warga Palestina.
Langkah tersebut dilakukan setelah Inggris menjatuhkan sanksi kepada sejumlah pemukim dan organisasi pemukim pada tahun 2024, yang menargetkan individu dan kelompok yang dikatakan telah mensponsori kekerasan terhadap komunitas Palestina di Tepi Barat yang dijajah.
Semua aktivitas permukiman di Tepi Barat yang dijajah adalah ilegal menurut hukum internasional.
“Kami kembali menunjukkan bahwa kami akan terus bertindak terhadap mereka yang melakukan pelanggaran HAM yang keji,” kata Lammy.
Perang darat dan udara negara Yahud1 telah menghancurkan Gaza, menggusur hampir seluruh 2,3 juta penduduknya dan membuat syahid lebih dari 53.300 warga Palestina, menurut dinas kesehatan Gaza.
Terungkap pada bulan Maret bahwa Angkatan Udara Kerajaan Inggris (RAF) telah melakukan sedikitnya 518 penerbangan pengintaian di sekitar Gaza sejak Desember 2023. Investigasi oleh Action on Armed Violence (AOAV) untuk Declassified UK menimbulkan kekhawatiran tentang apakah intelijen Inggris telah berperan dalam operasi militer negara Yahud1 yang mengakibatkan banyaknya korban sipil di Gaza (MEMO/Kho)
