Foto Pusat Informasi Palestina
Gaza – Al-Haris, platform keamanan Perlawanan di Jalur Gaza menanggapi pada hari Ahad (25/5/2025) atas partisipasi sejumlah “tentara bayaran yang melarikan diri” dalam mengorganisasikan pergerakan truk bantuan di wilayah yang berada di bawah kendali militer tentara penjajah Zionis.
Mengutip Pusat Informasi Palestina pada Senin, 26 Mei 2025, 12:59 (waktu setempat), platform Keamanan Perlawanan (Al-Haris) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “sepanjang sejarah, kekuatan kolonial telah gagal membangun entitas yang loyal. Setiap kekuatan kolonial yang kalah mundur, meninggalkan agen tentara bayaran mereka dengan nasib yang tak terelakkan.”
Ditambahkan pula bahwa “kehadiran elemen tentara bayaran yang melarikan diri dari keadilan dalam proses penyaluran bantuan menunjukkan fakta bahwa bantuan ini tidak pernah didasarkan pada visi nasional, melainkan itu hanya merupakan metode baru musuh untuk mencapai tujuan intelijen, militer, dan politik.”
Dijelaskan bahwa “tentara bayaran yang melarikan diri di balik kekuatan dan persenjataan militer musuh tidak akan melindungi mereka dari hukuman perlawanan. Balas dendam terhadap mereka yang membunuh, menjarah, dan bekerja sama dengan musuh akan dilakukan, meskipun butuh waktu.”
Platform tersebut menyerukan kepada rakyat Palestina di Jalur Gaza untuk “meningkatkan solidaritas dan kohesi, serta mendukung pasukan keamanan dalam mengamankan bantuan dan melindungi garis depan.”
Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) mengatakan sebelumnya bahwa “sesungguhnya penghalangan masuknya bantuan oleh otoritas penjajah Zionis ke Jalur Gaza, setelah memasukan jumlah yang sangat terbatas dari bantuan beberapa hari sebelumnya, merupakan kebijakan sistematis untuk melanjutkan skema kelaparan yang dipraktikkannya terhadap warga sipil yang tidak bersalah.”
Hamas menambahkan bahwa “penjajah berupaya mengatur kejahatan kelaparan di Jalur Gaza dan menggunakannya sebagai alat untuk membangun realitas politik dan lapangan, dengan kedok proyek bantuan menyesatkan yang telah ditolak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional, yang menegaskan minimnya transparansi dan standar kemanusiaan mereka yang rendah.”
Ia menegaskan komitmennya terhadap peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga-lembaga kemanusiaannya dalam mendistribusikan dan mengawasi bantuan, dan menganggap setiap upaya untuk mengabaikan atau memarginalkan peran ini sebagai “perilaku berbahaya membuat tanda tanya mekanisme yang coba diberlakukan oleh penjajah dan membuka jalan bagi pengelolaan kerja kemanusiaan yang meragukan yang melanggar hukum internasional.”
Sejak 2 Maret, tidak ada bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza. Kabinet Keamanan, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, memberikan suara pada 4 Maret untuk mengizinkan dimulainya kembali distribusi bantuan hanya menurut model yang mirip dengan Yayasan “Kemanusiaan Gaza” (yang didukung oleh Amerika Serikat).
Yayasan ini berjuang untuk menarik organisasi-organisasi kemanusiaan yang mapan atau donor-donor besar, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan banyak organisasi kemanusiaan mengatakan mereka “tidak dapat bekerja sama dengan model yang melanggar prinsip-prinsip mereka, yang melarang verifikasi identitas penerima bantuan dan mungkin tidak cukup untuk memberi makan semua warga Gaza.”
Operasi pengiriman bantuan Yayasan Kemanusiaan Gaza dijadwalkan akan diluncurkan besok, Senin. Menurut proposal tersebut, Yayasan Kemanusiaan Gaza pada awalnya akan mendirikan empat lokasi distribusi yang aman dan dapat diperluas, yang masing-masing menyediakan akses ke makanan, air, dan pasokan penting lainnya untuk sekitar 300.000 orang. Setelah tahap awal ini, operasi tersebut dapat diperluas hingga menjangkau dua juta orang di Gaza.
Proposal tersebut tidak memberikan perincian yang jelas tentang bagaimana yayasan tersebut akan beroperasi di lapangan atau sumber pendanaan untuk keseluruhan operasinya, yang akan berdampak signifikan bagi dua juta warga Palestina yang terjebak di dalam Jalur Gaza seluas 140 mil persegi dan menghadapi risiko kelaparan, menurut perkiraan PBB (Palinfo/Kho).
