Foto Pusat Informasi Palestina
Stockholm – Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson mengumumkan pada hari Senin (26/5/2025) bahwa pemerintahnya akan memanggil duta besar negara Yahudi untuk memprotes penolakan negara Yahudi mengizinkan bantuan masuk ke Jalur Gaza.
Mengutip Pusat Informasi Palestina pada Senin, 26 Mei 2025, 22:47 (waktu setempat) bahwa “Uni Eropa harus menjatuhkan sanksi dan memberikan tekanan diplomatik kepada negara Yahudi agar mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza,” kata Kristersson dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh kantor berita Swedia TT.
Ia menambahkan, “Kami sudah sangat jelas mengenai hal ini, baik sendiri maupun melalui kerja sama dengan banyak negara Eropa lainnya.”
Ia menekankan bahwa ia “mendukung peninjauan kembali perjanjian kemitraan antara Uni Eropa dan negara Yahudi.”
Menteri Luar Negeri Swedia Maria Stenergård mengumumkan pada tanggal 20 Mei bahwa negaranya akan bergerak di dalam Uni Eropa untuk mendorong “sanksi terhadap beberapa menteri negara Yahudi karena perlakuan negara Yahudi terhadap warga sipil Palestina di Gaza.”
“Selama kita belum melihat adanya perbaikan yang nyata dalam situasi warga sipil di Gaza, kita perlu meningkatkan retorika kita,” tambah Stenergard.
Ia menjelaskan, “Oleh karena itu, kami sekarang juga akan mendorong Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi kepada menteri tertentu negara Yahudi .”
Menteri Luar Negeri Swedia menegaskan bahwa “sanksi tersebut akan menargetkan menteri yang mempromosikan kebijakan pemukiman ilegal dan secara aktif menentang solusi dua negara di masa depan.”
Sejak 2 Maret, penjajah telah menutup penyeberangan Jalur Gaza bagi masuknya makanan, bantuan, bantuan medis, dan barang, yang menyebabkan kemerosotan yang signifikan dalam situasi kemanusiaan.
Dengan dukungan Amerika, militer penjajah Zionis telah melakukan genosida di Gaza sejak 7 Oktober 2023, yang menyebabkan sekitar 177.000 orang syahid dan cedera, sebagian besar dari mereka adalah anak-anak dan wanita, dan lebih dari 14.000 orang dinyatakan hilang (Palinfo/Kho).
