Amnesty International Terbitkan Daftar Perusahaan Global yang Bantu Negara Zionis Lakukan Genosida Gaza

Amnesty International telah merilis daftar 15 perusahaan global yang membantu negara Zionis dalam kejahatan genosida dan pelaparan terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, serta pelanggaran hukum internasional lainnya yang dilakukan penjajah, demikian seperti dilansir Al Jazeera, 18 September 2025, 12:03 (waktu Mekkah)

Daftar tersebut, yang diterbitkan hari Kamis dalam laporan singkat oleh organisasi tersebut, mencakup perusahaan multinasional Amerika Boeing dan Lockheed Martin, serta perusahaan perangkat lunak Amerika Palantir Technologies.

Daftar tersebut juga mencakup perusahaan Tiongkok Hikvision, produsen Spanyol Constructións atau Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), raksasa Korea Selatan HD Hyundai, perusahaan teknologi negara Zionis Corsight, dan perusahaan air milik negara negara Zionis Mekorot.

Daftar tersebut juga mencakup perusahaan senjata negara Zionis, Elbit Systems, Rafael Advanced Defense Systems, dan Israel Aerospace Industries (IAI).

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnès Callamard mengatakan, “Sudah saatnya bagi negara, lembaga publik, perusahaan, universitas, dan aktor swasta lainnya untuk mengakhiri kecanduan mematikan mereka terhadap manfaat dan keuntungan ekonomi dengan menghalalkan segala cara.”

Ia menambahkan, “Penjajah yang ilegal ini tidak akan bertahan selama 57 tahun, dan sistem apartheid juga tidak akan mampu bertahan selama beberapa dekade, tanpa dukungan besar-besaran dan berkelanjutan yang diterima negara Zionis melalui hubungan ekonomi dan perdagangannya. Ini harus diakhiri sekarang, karena martabat manusia bukanlah komoditas.”

Larangan dan Pencegahan

Laporan tersebut menguraikan langkah-langkah yang harus diambil negara untuk memenuhi kewajiban mereka, dimulai dengan melarang dan mencegah perusahaan yang berkontribusi atau terkait langsung dengan kejahatan negara Zionis, melalui penerbitan undang-undang dan peraturan yang efektif, hingga divestasi, penghentian pembelian, atau pemutusan kontrak. Tindakan yang harus diambil perusahaan antara lain menangguhkan penjualan atau kontrak, divestasi.

Amnesty International mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan larangan pasokan semua jenis senjata, peralatan dan layanan militer dan keamanan ke negara Zionis, serta semua peralatan pengawasan, teknologi kecerdasan buatan, dan infrastruktur cloud yang digunakan untuk mendukung operasi pengawasan, keamanan, dan militer.

Ini termasuk melarang transit atau pengiriman senjata, peralatan militer dan keamanan, serta suku cadang dan komponen terkait yang ditujukan ke negara Zionis melalui pelabuhan, bandara, wilayah udara, atau daratannya.

Amnesty International telah mendokumentasikan pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dalam daftar tersebut selama bertahun-tahun dan telah menulis surat kepada semua perusahaan yang tercantum dalam laporan ini, menanyakan tentang aktivitas mereka di negara Zionis dan Wilayah Palestina yang dijajah, serta menyampaikan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia yang diuraikan dalam laporan ini. Pada tahun 2025, hanya lima perusahaan yang menanggapi, sebagaimana dirinci dalam laporan tersebut (Aljazeera/AmnestyInternasional/Kho).